Aspek perijinan, legalitas dan perpajakan

Advertisement
tempat-jual-pola-kaos-distro-murah-oblong-dan-polos
Niat kuat dan modal saja tidak cukup untuk membuka usaha. Hal yang tidak boleh dilewatkan adalah mengurus dari awal segala hal yang berkaitan dengan perijinan. Perijinan ibarat pondasi untuk mendirikan usaha. Apabila pondasi tidak dibuat kuat dari awal, kelak justru bisa merepotkan. Mungkin awal mula aspek legalitas, perijinan dan perpajakan tidak berdampak pada kelangsungan usaha anda, namun jika suatu saat usaha anda sukses, cepat atau lambat banyak hal yang bisa dikulik dari usaha anda.

Pengurusan perijinan untuk usaha memang tergantung kategori besaran ruang lingkup dan jenis usaha yang bakal digeluti. Klasifikasi usaha ditentukan dari besaran Modal yang digunakan untuk usaha, yakni :
  • Modal Rp 0 sampai dengan Rp 200 juta termasuk kategori Usaha Kecil
  • Modal Rp 201 juta sampai dengan Rp 500 juta termasuk kategori Usaha Menengah
  • Modal di atas p 501 juta termasuk kategori Usaha Besar
Bentuk badan usaha yang lazim, antara lain : Perusahaan Perorangan (UD, PD), Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), Koperasi dan Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Patungan (Joint Venture), dan sebagainya.
Bidang usaha yang bakal digeluti juga menentukan perijinan apa saja yang harus dipenuhi. Ada ijin pokok yang berlaku untuk semua jenis usaha. Beberapa jenis usaha memerlukan perijinan khusus, misalnya perdagangan minuman beralkohol, penjualan Multi Level Marketing, usaha Ekspor Impor, usaha Jasa Konstruksi, dan seterusnya.
Berkas yang diperlukan untuk mengurus perijinan pokok, antara lain :
  • Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Usaha
  • Akta pendirian Perusahaan
  • Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan
Semua berkas tersebut diperlukan untuk mengurus Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Ijin Usaha Perdangan (SIUP) yang dikeluarkan oleh Kantor Perijinan Terpadu (KPT).
Kategori usaha yang tidak diwajibkan memiliki SIUP adalah lingkup usaha paling kecil, yakni pedagang keliling, asongan, pingir jalan atau kaki lima.
Sebelum mengurus perijinan pokok tersebut di atas, Penanggung Jawab Usaha mengurus Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan (Pribadi) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.
Sebagai pengusaha harus mempunyai NPWP, karena NPWP merupakan persyaratan utama apabila kita ingin mengurus perijinan usaha di instansi Pemerintah, berhubungan dengan institusi perbankan untuk membuka rekening, dan mengajukan fasilitas kredit bank untuk  mengembangkan usaha.
Untuk mendapatkan NPWP Pribadi relatif mudah, cepat dan gratis. Anda cukup mengisi formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak setempat, dilampiri dengan fotocopy KTP pemohon.
Sedangkan untuk NPWP Perusahaan, dilampiri dengan fotocopy KTP Penanggung Jawab Perusahaan, serta Surat Keterangan Domisili yang diketahui instansi Kelurahan dan Kecamatan.
Proses pengurusan perijinan memang gampang gampang susah. Apabila tidak ingin repot, anda bisa menggunakan perusahaan jasa pengurusan perijinan, tentunya dengan biaya yang lebih mahal bila dibandingkan dengan mengurus sendiri.
*) Penulis Bambang Triwoko Owner BETIGA Klaten
Baca juga artikel saya lainnya tentang
Meja afdruk sederhana

Artikel sablon kaos terkait:

Advertisement
tempat-kursus-jahit-kaos-distro-jogja-private-murah-di-margo

Sponsored Link:

loading...
Aspek perijinan, legalitas dan perpajakan | admin | 4.5